RIAU24.COM - Anggota Komisi III DPRD Riau Marwan Yohanis menilai pemerintah provinsi tidak serius dalam menggali potensi pajak air permukaan. 

Berdasarkan rekap Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, perolehan pajak air permukaan periode Januari hingga 26 Desember 2018 mencapai Rp25,6 miliar atau baru 39,5 persen dari target.

"Kondisi pungutan pajak air permukaan kurang dari 40 persen ini dikarenakan Pemprov tidak serius mengelola pajak itu sendiri. Saya meninjau di sejumlah perusahaan, meteran untuk mengukur pemakaian air banyak yang tidak berfungsi," ujar Marwan Yohanis di Pekanbaru, Rabu. 

Politisi Gerindra Riau tersebut juga menyoroti ada indikasi kecurangan yang dilakukan perusahaan dalam laporan pemakaian air permukaan yang disampaikan kepada Pemprov Riau. 

"Alat ini kan punya perusahaan, mereka menyedot air, kemudian menghitung sendiri, melaporkan sediri. Artinya apa, dia memakai 1000 meter kubik, yang dia laporkan hanya 100 meter kubik. Kita tidak pernah tau, karena pengawasannya tidak ada," sebut Legislator asal Kuansing itu. 

"Di UPT kendalanya seperti itu. Saya tinjau ke lapangan Rokan Hulu dan Kuansing, meteran tidak berfungsi. Ada meteran baru tapi tidak dipasang," sambungnya.