"Data ini sudah ada kemajuan, melalui data ini kita bisa menambah pendapatan asli daerah, artinya disingkronkan dengan pajak PBB pertanian," harapnya.

Lanjutnya, ia berharap data ini menjadi masukan dan pertimbangan kedepan untuk di telusuri oleh dinas badan keuangan daerah (BKD) dari sisi pajak pertanian, yang potensinya cukup besar, sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah.

Sementara itu Direktur WRI Indonesia mengatakan, pemanfaatan data spasial di daerah sering kali kurang teroptimalisasi. Padahal kegunaan dari data spasial itu sendiri sangat sakral.

Hal tersebut yang juga menjadi penyebab menjadi faktor yang mempersulit pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan tata mart dan mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor perkebunan.

"Kita mengetahui di sektor perkebunan sendiri masih berkutat dengan inkonsistensi data dan hanya dapat kita lihat berupa angka, tanpa tahu lokasi persebarannya dimana. Padahal lahan perkebunan itu sendiri merupakan areal yang menjadi sektor penyangga utama perekonomian rakyat, terutama paska menurunnya kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah,"paparnya.

Lanjutnya, dengan data perkebunan yang utuh dan terintegrasi akan mempercepat pencapaian berbagai program pemerintah dalam mendukung perbaikan tata kelola perkebunan. Dengan kebijakan satu peta yang disepakati semua pihak, investasi akan tumbuh di Kabupaten Siak.