RIAU24.COM - Pembentukan tim asistensi hukum yang bentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menuai polemik. Meski dibentuk secara legal, tim itu masih dinilai maladministrasi karena adanya struktural kementerian di dalamnya. 

Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari menilai ada indikasi kuat terjadinya maladministrasi dalam pembentukan tim tersebut. 

"Karena kalau kita lihat itu pembuatan tim ini di dalamnya ada unsur struktural, padahal yang ditekankan adalah independensi tim ini dalam konteks hasil-hasil kajiannya. Ini jadi bias persepsi begitu," kata Lely.
zxc1

Lely menambahkan, pihaknya tidak meragukan para ahli dan pakar yang berada dalam tim tersebut. Tapi, ia menyayangkan adanya unsur Kementerian di dalamnya, sehingga menimbulkan bias.

"Padahal semangatnya tim ini harusnya tim yang independen," tuturnya.