RIAU24.COM -  Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai aparat keamanan sudah kelewatan batas dalam mengamankan rencana aksi 22 Mei 2019. Fadli mengingatkan bahwa polisi adalah alat negara dan bukan alat politik rezim untuk memukul lawan-lawannya. 

"Masyarakat ditakut-takuti dengan kemungkinan adanya aksi teror bom oleh teroris. Selain itu ada sweeping, razia dan pencegahan masyarakat yang akan datang ke Jakarta," ujar Fadli Zon melansir Tempo. Ahad, 19 Mei 2019. 

Menurut Fadli, sikap aparat terlalu berlebihan. Seharusnya polisi, ujar dia, memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat yang hendak menuntut hak-hak konstitusional, bukan justru malah memberikan teror verbal semacam itu. "Rakyat bukan musuh. Aparat kepolisian harus ingat semboyan melindungi dan mengayomi," ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini. 

Menjelang rekapitulasi nasional Pemilu 2019, Fadli meminta agar pemerintah serta polisi tidak membuat stigma negatif terhadap aksi unjuk rasa masyarakat. “People power itu merupakan bagian dari demokrasi. Biasa-biasa saja. Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi demokrasi. Jadi, berhentilah membuat stigma negatif dan menyeramkan. Kecuali, kita memang hendak kembali ke jalan otoritarian," ujar Fadli. 

Pemerintah memang tengah bersiap siaga menghadapi aksi massa pro-Prabowo pada 22 Mei 2019. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah mendeteksi kemungkinan adanya suatu kelompok yang mengambil keuntungan pada hari penetapan hasil pemilu itu.