RIAU24.COM -  Politisi Gerindra yang juga anggota DPRD Riau Marwan Yohanis geram atas kebijakan pemerintah pusat yang menutup layanan Media sosial (Medsos). Menurutnya penutupan itu sebagai bentuk pengekangan terhadap suara-suara yang menimbulkan anggapan terhadap situasi kondisi yang ada yaitu aksi tolak Pemilu curang 21-22 Mei di Bawaslu RI. 

"sebenarnya kondisi ini (penutupan layanan medsos. red) memang tidak kita inginkan. Tapi masyarakat membayar dengan membeli paket untuk bisa berfacebook, berinternet agar bisa Whatsapp. tapi sekarang ini di blokir artinya masyarakat bisa mengugat hal-hal seperti ini karena itu hak masyarakat, " kata Marwan di DPRD Riau.  Kamis 23 Mei 2019.

Menurut Marwan dirinya tidak mempermasalahkan pemerintah memblokir terkait hal-hal yang menyimpang,  tapi sekarang nyatanya semuanya disama ratakan oleh pemerintah. "yang kasihan masyarakat yang tidak tahu apa-apa. tahu-tahu Media sosialnya di blokir, " jelasnya. 

Atas kondisi ini, anggota komisi III DPRD Riau ini meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan penutupan medsos ini. Sebab kebijakan ini bentuk pengekangan terhadap hak-hak masyarakat dalam mengunakan media sosial. "sebenarnya kita tidak berharap kondisi penutupan terjadi, karena sudah terjadi kita minta pemerintah segera mengevaluasi atas kondisi ini, "terangnya.

Kondisi ini tambah Marwan juga akan berdampak bagi para pengusaha yang mengunakan media sosial untuk menjalankan bisnisnya. Dimana dengan penutupan ini mereka terpaksa tidak bisa bertransaksi karena terganggu. 

"contohnya saja saya ingin transfer uang dan meminta buktinya,  begitu dikirim tidak sampai-sampai.  Ini suatu kondisi yang tidak kita inginkan, apalagi dizaman keterbukaan sekarang,  semua membahas keterbukaan tapi mereka malah memblokir, "tuturnya.