"Kebakaran seperti yang terjadi pada 2015, telah menghanguskan sekitar 800 ribu hektare dari 2,6 juta hektare lahan gambut dan menimbulkan asap yang sangat pekat hingga menimbulkan korban jiwa. Ini suatu pembelajaran bagi kita untum lebih fokus, baik dalam hal penanganan maupun pencegahan," papar Bupati.

Karhutla yang rutinterjadi dalam dua dekade terakhir, telah banyak menimbulkan kerugian, baik bagi lingkungan, kesehatan, ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat. Oleh karenanya, diungkapkan Bupati, Pemerintah Kabupaten Inhil tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama.

"Dalam upaya mencegah karhutla nantinya, kita akan tetap berkoordinasi secara intensif, tidak hanya dengan pihak TNI/Polri, namun juga melibatkan peran aktif masyarakat," jelas Bupati.

Presiden Joko Widodo pada Rakornas saat itu, meminta Gubernur, Pangdam dan Kapolda berkolaborasi, bekerja sama dibantu oleh Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan Badan Restorasi Gambut (BRG), mengatasi dan mencegah terjadinya karhutla.

“Usahakan jangan sampai kejadian, baru kita bergerak, api sekecil apa pun segera padamkan, kerugian gede sekali kalau kita hitung,” kata Presiden.

Presiden mengingatkan, bahwa aturan main untuk Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres tetap sama sebagaimana yang disampaikan tahun 2015 lalu. “Saya telepon ke Panglima TNI saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi, saya telepon lagi mungkin 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri dengan perintah yang sama dicopot kalau enggak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.