RIAU24.COM -  JAKARTA - Meski perhatian Presiden Jokowi terhadap masyarakat Papua begitu besar, namun gerakan "Papua Merdeka" terus digencarkan. Bahkan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kemerdekaan Papua Barat bakal diangkat di Forum Kepulauan Pasifik (PIF) minggu ini.

Dalam forum itu, pentolan separatis Benny Wenda diagendakan akan mendesak para pemimpin pemerintah kepulauan Pasifik untuk mendukung kampanye "Papua Merdeka".

Wenda mengatakan kepada The Guardian, Senin (12/8/2019), bahwa pelanggaran HAM dan penindasan sipil yang saat ini merusak provinsi Papua Barat adalah "kanker di dalam hati orang-orang Pasifik", tetapi kekuatan besar di wilayah itu memilih untuk mengabaikannya karena faktor wilayah geo-strategis dan ekonomi.

Diangkatnya isu Papua Merdeka ini membuat Pemerintah Indonesia marah. Melalui seorang juru bicara yang dikutip The Guardian, Pemerintah Indonesia mengatakan mengatakan Jakarta sama sekali tidak senang masalah Papua Barat dimasukkan dalam agenda resmi untuk pertemuan para pemimpin forum yang berlangsung di Tuvalu tersebut.

Pemerintah memperingatkan langkah seperti itu akan menjadi preseden buruk campur tangan urusan dalam negeri negara lain. “Perkembangan di Papua dan provinsi Papua Barat adalah murni urusan dalam negeri Indonesia. Tidak ada negara, organisasi, atau individu lain yang memiliki hak untuk ikut campur di dalamnya. Kami dengan tegas menentang intervensi urusan internal Indonesia dalam bentuk apa pun," katanya seperti dilansir sindonews.

Delegasi Papua Barat dijadwalkan tiba di forum tersebut pada akhir pekan, tetapi tidak dapat masuk ke Tuvalu dari Fiji. Pada hari Minggu, Perdana Menteri Tuvalu Enele Sopoaga, dan Sekretaris Jenderal PIF Dame Meg Taylor mengaku tidak tahu apa yang terjadi.