RIAU24.COM -  Majunya Irjen Firli Bahuri sebagai satu dari 20 orang calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus menuai kontroversi. Selain dari pemerhati pemberantasan korupsi, penolakan bahkan datang dari sekitar 500-an pegawai di lingkungan lembaga antirasuah tersebut.

Kondisi itu diungkapkan pegiat antikorupsi Saor Siagian, dalam kegiatan diskusi yang digelar di Gedung KPK, Rabu (28/8/2019) kemarin.

Menurutnya, penolakan itu seharusnya menjadi peringatan bagi Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK, agar benar-benar selektif dalam menyaring 10 nama capim KPK yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Barangkali ini pesan kepada Pansel apakah dia akan memilih orang yang akan ditolak, ya terserah. Tapi itulah peran-peran yang bisa kami lakukan sebagai publik," ujarnya lagi, dilansir kompas, Kamis 29 Agustus 2019.

Lebih lanjut, Saor mengungkapkan, para pegawai KPK merasa gelisah dengan keberadaan Firli sebagai capim lembaga antirasuah itu. Pasalnya, Firli diduga pernah melanggar kode etik saat masih menjabat sebagai Direktur Penindakan KPK. Namun hal itu dibantah yang bersangkutan.

"Dia bilang dia tidak pernah melanggar kode etik, ternyata tidak pernah komisioner bilang seperti itu. Berarti dia sudah bohong," ujar Saor.