RIAU24.COM -  SELATPANJANG -Aksi unjuk rasa mewarnai pelantikan 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti, Senin (16/9/2019) kemarin. Ketika itu, puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Meranti Menggugat (AM3) menggelar aksi unjuk rasa sekitar pukul 17.55 WIB. Aksi tersebut digelar di luar gedung Balai Sidang DPRD yang menjadi tempat pelantikan.

Ada beberapa tuntutan yang disampaikan massa aksi. Mereka meminta agar anggota DPRD yang baru bisa langsung bekerja dan memenuhi tuntutan mereka. Jangan sampai janji mereka hanya tinggal janji, tanpa terealisasikan kepada masyarakat.

Di hadapan beberapa anggota Dewan dan Bupati yang keluar usai pelantikan, Koordinator AM3, Zuriyadi Fahmi mendesak pemerintah dan anggota Dewan segera menyediakan ISPU, mengingat kondisi kabut asap yang melanda Kepulauan Meranti belum terukur.

Selain itu meminta pemerintah dan anggota dewan terpilih untuk menuntut pemerintah pusat menarik kembali kebijakan dalam menaikkan iuran BPJS di seluruh Indonesia. Mereka juga meminta komitmen anggota DPRD terpilih tidak bermain dengan reses fiktif.

“Minimalisir pejabat dan anggota DPRD yang sering ke luar kota, dan meminta dewan terpilih segera mengatasi abrasi yang terjadi di Pulau Rangsang,” tambahnya

Zuriadi juga meneriakkan agar anggota legislatif periode 2019-2024 membuat Perda untuk kepentingan rakyat, terutama dalam penguatan pendidikan, tenaga kerja dan penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK).