Menurutnya, pernyataan Moeldoko itu bukan hanya tak berdasar, melainkan juga menggambarkan inkonsistensi penilaian pemerintah sendiri terkait dengan investasi di Indonesia.

Ia kemudian mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyampaikan tentang indeks kemudahan berbisnis dan berinvestasi di Indonesia yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, data Badan Kordinasi Penanaman Modal (BPKM) justru menunjukkan adanya peningkatan realisasi investasi dari tahun ke tahun.

Padahal selama penilaian itu berjalan, penindakan yang dilakukan KPK tetap berjalan normal.
“Pertanyaannya (kepada Moeldoko) investasi apa dan yang mana yang dimaksud terhambat?” tandasnya.

Bahkan sebaliknya, justru para ekonom dan investor semakin yakin berinvestasi dengan adanya KPK. Sebab, investor butuh analisis tentang kepastian hukum, terutama dalam sistem hukum pemberantasan budaya koruptif.

Apalagi, kata Febri, investor tersebut berasal dari negara dengan peringkat antikorupsi yang tinggi. Itu sebabnya, tudingan Moeldoko tersebut jadi sangat tidak relevan. ***