Alasan lain,  karena berperkara melalui pengadilan membutuhkan biaya besar, karenanya banyak pihak menginginkan perselisihan diselesaikan di luar pengadilan.

Di samping itu, kata Abdul Thalib, itu juga tuntutan para pebisnis. Sebab berperkara melalui pengadilan sejak di tingkat pertama hingga kasasi dapat menghabiskan waktu 6 sampai 8 tahun. ''Bagi pebisnis waktu selama itu selain mengurus energi, tenaga juga fikiran. Pihak asing pun menuntut Indonesia memiliki arbitrase yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Mereka lebih senang melibatkan arbitrase dalam berperkara daripada pengadilan,'' ujar Abdul Thalib.

Senada dengan Thalib, Admiral menyatakan sebuah kontrak yang baik harus disertai dengan pengaturan sengketa di luar pengadilan. ''Kalau anda membuat kontrak maka jangan buat kontrak yang sifatnya mengancam. Misalnya menulis dengan kalimat, apabila timbul sengketa diantara para pihak maka akan ditempuh  melalui jalur hukum dalam wilayah pengadilan negeri Pekanbaru',' ujar Admiral.

Kalinat seperti itu bernada mengancam, tandas Admiral. Ini tidak baik apalagi orang Indonesia itu suka baper. Anda harus gunakan klausula yang lebih responsif. Antara lain menyertakan, 'apabila timbul sengketa yang diakibatkan terjadinya perbedaan pandangan dalam hal dilakukannya hubungan kontrak maka para pihak sepakat untuk menempuh jalur konsultasi dan negosiasi dengan iktikad baik'.

Ini penting sebab, seperti kata Abdul Thalib, di tahun 2017 saja perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung bisa mencapai 2.500 kasus. Jadi, lanjut Dekan Fakultas Hukum ini gunakan selalu konsultasi dan negosiasi dalam menyelesaikan setiap problem yang timbul dalam berkontrak. ''Ini lebih terhormat daripada berperkara menggunakan jalur hukum di pengadilan,'' imbuh Admiral.***