RIAU24.COM -  Pengamat politik Universitas Riau (Riau) Saiman Pakpahan mengatakan sumber kegaduhan pembentukan alat kelangkapan dewan ( AKD) sampai saat ini di DPRD Riau dikarenakan komunikasi politik yang belum berjalan di internal DPRD Riau. Akibat dari itu tiga fraksi di DPRD Riau yaitu Gerindra, PKS dan PAN menolak hasil penetapan AKD tersebut. 

"Saya lihat ini masalah komunikasi politik yang gagal ditingkat internal DPRD Riau sehingga muncul adanya penolakan AKD oleh tiga fraksi,” kata Saiman saat diihubungi. Selasa 15 Oktober 2019.

Seharunya kata Dia hal tersebut tidak terjadi apabila komunikasi politik di internal DPRD Riau berjalan baik. Dan sekarang ini menurutnya apa yang di dipertontonkan anggota DPRD Riau telah membuat citra DPRD Riau negatif di mata masyarakat Riau.

"Baru saja dilantik mereka sudah berkelahi, bagaimana nantinya mereka memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ini akan menjadi negatif dimata masyarakat,” ujar Saiman.

Menurut Saiman persoalan ini hanya persoalan konsesus politik saja, yang tawar menawar yang tidak tercapai kesepakatan lalu dicarilah dalil-dalil seperti PP Nomor 12 Tahun 2018. Dan kegaduhan ini juga berawal dari konflik kelompok-kelompok partai lalu berkelahi dan berujung dalam menentukan AKD. 

"Karena sudah seperti ini Saya sarankan berdamailah untuk sampai pada formulasi AKD yang kompromistis sesuai dengan kapasitas masing-masing fraksi di DPRD Riau. Tentukan AKD sesuai dengan aturan yang berlaku, turunkan ego fraksi, kedepankan kepentingan konstituen yang telah memberikan mandat sebagai wakil rakyat, " pungkasnya.