RIAU24.COM -  Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah kecewa akan keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebab, Jokowi tak menunjuk perwakilan dari Muhammadiyah untuk mengisi pos di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Kalau urusan dapur saya tidak tahu persis ya, tapi yang jelas kalau urusan keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan kan sangat berkait erat dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah kan jalur perjuangannya dakwahnya itu melalui 4 ini, kesehatan, pendidikan, perguruan Tinggi, sosial dengan berbagai macam panti asuhan, kemudian keagamaan tentu saja sebagai ormas keagamaan salah satu terbesar di Indonesia," kata Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fahmi Salim, di acara diskusi Polemik di kawasan Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, melansir dari Liputan6 Sabtu 26 Oktober 2019.

Fahmi menilai, mengelola pendidikan di Indonesia bukan hanya fokus pada teknologi, melainkan tentang moralitas bangsa.

"Muhammadiyah tentu pusat pendidikan ini kita merasa bahwa ini sangat bersinggungan dengan hajat yang sangat besar, dan kepentingan yang besar Muhammadiyah ini untuk mengelola pendidikan Indonesia karena masalah bicara tentang moralitas," tegas dia.

Sebelumnya Jokowi menunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang merupakan Founder GoJek. Jabatan Mendikbud sebelumnya dipegang oleh Muhadjir Effendy.

Muhadjir menjabat sebagai menteri sejak 27 Juli 2016 menggantikan Anies Baswedan. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tiga periode yaitu tahun 2000–2016.