RIAU24.COM -  Koalisi Masyarakat Anti Korupsi menyebut Menkumham Yasonna H Laoly ikut bertangung jawab atas lamanya proses penengakan hukum terhadap tersangka KPK dalam kasus suap eks komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harin Masiku. 

Untuk itu, koalisi Masyarakat Anti Korupsi mendesak Yasonna untuk segera mundur dari jabatanya. Demikian disampaikan peneliti ICW, Kurina Ramadhan dalam diskusi 'penegakan hukum Harun Masiku' di Transparency Internasional, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis 30 Januari 2020.

"Karena otoritas ada di menteri Yasonna. Pilihannya ada dua, dia mundur atau Jokowi copot,"kata Kurina. 

Seperti diketahui sebelumnya Yasonna mencopot Dirjen Imigrasi Ronny Frankie Sompie. Yasonna menilai Ditjen Imigrasi bertanggung jawab karena terlambat menyampaikan informasi. Ia menganggap Ronny merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas keterlambatan Imigrasi mendeteksi keberadaan Harun Masiku.

"Kemaren Menkumham pecat dan copot Rony Sompie sebagai dirjen, maka dorongan kita seluruh pihak yang mengatakan atau konfirmasi bahwa Harun Masiku ada Luar Negeri seharusnya dikenai yang sama seperti Ronny, "ujarnya. 

Sejumlah lembaga yang terlibat dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi yakni ICW, TII, YLBHI, KontraS, LBH Jakarta, PSHK, Imparsial, PBHI, ICEL, dan Senarai Riau.