Desakan Dewan terhadap penyelesaian lahan di Pinggir bukan tanpa alasan. Legalitas terhadap status tanah milik masyarakat menjadi kendala apabila penyelesaian lahan di Pinggir ditunda-tunda. 

Memang ada beberapa wilayah, ungkap Kaderismanto dari Politikus PDI-P ini, sudah diselesaikan dengan baik. Sedanhkan yang belum selesai harus ada pembahasan lebih lanjut.

"Bagi kita kawasan seperti ini penting untuk diselesaikan agar masyarakat kita dapat mendirikan bangunan dan kemudian sertifikat bisa keluar. Menjadi lucu kalau kemudian rumah ibadah dan kantor camat berada dalam kawasan (hutan)," katanya lagi.