Sedangkan dalam pengorganisasian penanganan Covid-19 ini, kata dia lagi, banyak aturan yang tumpang tindih satu sama lain.

"Mestinya semua operasi penanganan, pengadaan, distribusi alat kesehatan beserta obat-obatannya termasuk alokasi dan pergerakan tenaga kesehatan dan penentuan suatu wilayah dikarantina/PSBB itu di tangan BNPB. Sehingga penegakkan hukum dan tentunya seluruh resources aparatur di bawah kendali BNPB (TNI-Polri, dokter, tenaga kesehatan, elemen pendukung)," jelasnya.

Dia melanjutkan, setelah diberi kewenangan serta penetapan bencana nasional BNPB malah kebingungan atas aturan maupun kewenangan yang tumpang tindih.

"BNPB setelah diberi kewenangan dan penetapan bencana Nasional saat ini tentunya jadi kelimpungan akibat kewenangan yang tumpang tindih, dan situasi ini sudah pasti berimbas terhadap penanganan wabah Covid-19," tuturnya.