Dia mengatakan tempat penampungan bagi pekerja migran terpisah berdasarkan gender, sementara korban kerusuhan memiliki persyaratan yang berbeda, kebutuhan psikologis untuk keselamatan dalam keluarga mereka menjadi yang utama di antara mereka.

Naqvi mengatakan tinggal di dekat rumah mereka dan dapat mengunjungi mereka membantu para korban menerima tragedi dan membangun kembali kehidupan mereka. Para korban kekerasan juga mengeluhkan keterlambatan pemerintah dalam memberikan kompensasi, yang mereka juga katakan tidak cukup. Banyak yang mengatakan pemerintah Delhi telah membagikan formulir kompensasi tetapi tidak memberikan nomor pemrosesan untuk membantu mereka melacak aplikasi mereka.

"Penyebaran kompensasi akan memakan waktu karena sumber daya pemerintah yang terbatas diprioritaskan untuk COVID-19," kata Yunus.

Untuk kehilangan nyawa, kerabat orang yang meninggal diberikan satu juta rupee ($ 13.000), yang mereka keluhkan tidak cukup.

Mohammad Waqil, 58, yang kehilangan penglihatannya setelah ia diserang asam oleh para perusuh di Delhi, mengatakan ia menerima bantuan hanya 25.000 rupee ($ 375) dari pemerintah.  Jameela Begum mengatakan dia telah meminta kompensasi 800.000 rupee ($ 10.500) untuk kehilangan harta miliknya tetapi belum mendengar kabar dari pemerintah tentang statusnya.

"Sebuah pemerintah yang mengklaim sebagai pendukung tata pemerintahan yang efisien telah membuat kesalahan besar dalam hal menahan penerimaan, menunda penyebaran kompensasi, dan penutupan kamp sebelum waktu [salah satu] pandemi global terburuk di dunia ini telah melihat," kata Naqvi.