Dalam laporan terakhirnya, komisi itu mengatakan Pakistan "terus tren negatif," menyuarakan kekhawatiran pada konversi paksa Hindu dan minoritas lainnya, penyalahgunaan penuntutan penistaan ​​agama dan larangan sekte Ahmadiyah menyebut dirinya Muslim.

Undang-undang kewarganegaraan India mempercepat naturalisasi bagi minoritas dari negara-negara tetangga - tetapi tidak jika mereka Muslim.

Pemerintah Modi mengatakan itu tidak ditujukan untuk Muslim tetapi lebih untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang dianiaya dan harus dipuji.

Tetapi para kritikus menganggapnya sebagai langkah penting bagi Modi untuk mendefinisikan demokrasi terbesar di dunia sebagai negara Hindu dan mengabaikan prinsip pendirian sekularisme independen India.

Tony Perkins, ketua komisi itu, menyebut undang-undang itu sebagai "titik kritis" dan menyuarakan keprihatinan tentang pendaftaran di negara bagian Assam di timur laut, di mana 1,9 juta orang gagal menghasilkan dokumentasi untuk membuktikan bahwa mereka adalah warga negara India sebelum tahun 1971, ketika sebagian besar Muslim migran mengalir masuk selama perang kemerdekaan berdarah Bangladesh.

"Niat para pemimpin nasional adalah untuk mewujudkan ini di seluruh negeri," kata Perkins dalam konferensi pers online.