Pada hari Minggu, Jaksa Agung Duterte Jose Calida mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan NTC tentang penuntutan jika tidak melaksanakan perintah penutupan.

Calida, pengacara pemerintah terkemuka, mengatakan tidak ada dasar hukum untuk memberikan perusahaan itu bahkan lisensi sementara ketika menunggu persetujuan dari Kongres, yang memulai kembali sesi pada hari Senin setelah istirahat.

Dalam pidatonya di Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Selasa, anggota Kongres Arlene Brosas mengecam perintah itu sebagai "tindakan tegas kebebasan pers."

Danilo Arao, profesor jurnalisme di Universitas Filipina, mengatakan bahwa keputusan NTC mencerminkan batas kebebasannya sebagai badan pemerintah di bawah kantor presiden.

"Perintah penutupan ini jelas merupakan serangan terhadap kebebasan pers dan kita harus menghadapi ini secara langsung. Pemerintah harus diekspos sebagai musuh nyata kebebasan pers," katanya kepada Al Jazeera.

Dengan penutupan, sekitar 11.000 karyawan perusahaan berisiko kehilangan pekerjaan.