RIAU24.COM -  Wakil ketua DPRD Riau Hardianto mengatakan tidak ada sanksi bagi daerah yang tidak melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Demikian dikatakannya menanggapi beberapa daerah seperti Meranti yang menolak memberlakukan PSBB. 

"Secara struktur birokrasi tidak ada sanksi yang bisa diterapkan bagi daerah yang menolak keinginan gubernur melakukan PSBB. Sebab persoalan kewenangan dan tanggung jawab kesehatan bahkan keselamatan warganya. Tapi apabila meraka yakin dan masih optimis warganya akan selamat dari bahaya virus corona atau covid-19 silahkan tidak terapkan PSBB, "kata Hardianto di DPRD Riau. Rabu 6 Mei 2020.

Tapi perlu diingat kata Dia bahwa tidak ada jaminan sesorang itu tidak tertular virus corona, karena wabah itu tidak mengenal kabupaten dan kota serta batas usia, jabatan dan status sosial. 

"Kalau ada garansi silahkan, " jelasnya. 

Disingung soal wacana pemerintah pusat akan melonggarkan PSBB, politisi Gerindra ini menyebutkan pihaknya belum berfikir sampai disitu. Tapi pihaknya hanya mengusulkan pemrov Riau dalam melakukan PSBB dapat menerapkanya dengan maksimal. 

"Hal ini kita minta supaya penerapan PSBB sesuai dengan apa yang ditargetkan, jangan sampai nanti PSBB selesai biaya yang dikeluarkan tak terhingga dan akhirnya tidak ada efektifitas yang kita capai, "jelasnya.