Luhut lantas memberikan contoh pembangunan MRT yang diurus Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Untuk proyek tersebut, pihaknya harus memanggil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN).

Alasannya, yang mengurusi lahan ataupun tata ruang kota adalah Kementerian ATR/BPN.

“(Kementerian) Keuangan di bawah saya enggak? Kan enggak. Tapi saya undang rapat karena urusan pembiayaan. Pemda di bawah saya bukan? Enggak kan. Jadi kalau dibilang ngurus semua, ya memang harus,” paparnya.

Untuk diketahui, Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi saat ini membawahi enam kementerian. Di antaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Lalu Kemenhub, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ada juga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).