RIAU24.COM - Ditengah pandemi corona atau covid-19 di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada Juli 2020 mendatang.

Bahkan, Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai jika Jokowi seakan ingin menunjukkan adu kekuatan dengan Mahkamah Agung (MA) dan mengabaikan keputusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Perpres yang syarat dengan adu kekuasaan dengan MA," kata Dedi Kurnia Syah dikutip dari Rmol.id, Rabu, 13 Mei 2020.

Dedi menambahkan, kebijakan yang diteken Kepala Negara itu dilakukan dalam kondisi masyarakat tengah susah akibat dampak Covid-19. Karena itu, dengan dinaikkannya iuran BPJS, pemerintah seolah menginginkan warganya semakin kesusahan.

"Kebijakan ini menandai upaya keras Presiden untuk memeras rakyatnya sendiri setelah dibatalkan MA sebelumnya," kata dia.

Seharusnya pemerintah memikirkan nasib rakyatnya yang tengah kewalahan menghadapi pandemi Covid-19 di Tanah Air.