RIAU24.COM - Presiden Jokowi kembali berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan itu akan diberlakukan per 1 Juli 2020 mendatang. Hal itupun disayangkan oleh Komunitas Peduli BPJS Kesehatan.

Perwakilan Komunitas Peduli BPJS Kesehatan, Johan Imanuel seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis, 14 Mei 2020 mengatakan jika kenaikan iuran itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, kenaikan dilakukan tanpa dasar perhitungan jelas.

"Menimbulkan pertanyaan karena sampai saat ini peserta maupun publik tidak diberikan transparansi dasar perhitungan kenaikan tarif yang dimaksud dalam Perpres 64/2020. Apabila tidak transparan menyangkut persoalan publik maka akan menjadi tarik ulur sehingga menjadi perdebatan di publik," kata dia dalam keterangan resmi, Rabu, 13 Mei 2020.

Dia kemudian menjelaskan, sebenarnya Putusan MA No 7P/HUM/2020 yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang dilakukan Jokowi awal tahun lalu dapat memberikan solusi atas iuran BPJS Kesehatan agar lebih baik.

Sementara itu, perwakilan lain Komunitas BPJS Kesehatan, Ika Arini Batubara menambahkan ada beberapa cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk mempermasalahkan keputusan Jokowi itu.

Pertama, tetap menjadi peserta sesuai kelas yang ada saat ini dengan melakukan pembayaran sesuai tagihan untuk menghindari denda yang paling banyak Rp30 juta sebagaimana Pasal 42 ayat 6a Perpres 64/2020.