"Kami menyambut baik pembentukan misi pencarian fakta sebagai langkah penting dan lama tertunda untuk mengakhiri impunitas yang merajalela yang telah bertahun-tahun dipicu oleh kejahatan mengerikan yang dilakukan di Libya," Heba Morayef, kepala operasi Timur Tengah dan Afrika Utara Amnesty International dan Afrika Utara, kata dalam sebuah pernyataan.

Ratusan orang telah terbunuh dan sekitar 200.000 orang terlantar di Libya sejak eskalasi terbaru, yang dimulai pada April 2019, ketika Tentara Nasional Libya (LNA) yang ditunjuk sendiri oleh Haftar, yang didukung oleh Uni Emirat Arab dan Mesir, melancarkan serangan terhadap Tripoli, kursi Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui secara internasional. Dalam beberapa bulan terakhir, Turki meningkatkan dukungannya terhadap GNA dan pasukan sekutunya, yang melancarkan serangan balasan terhadap Haftar yang telah merebut kembali seluruh Libya barat laut.

"Pembentukan misi pencarian fakta ke dalam pelanggaran di Libya adalah seruan bagi panglima perang dan kelompok bersenjata bahwa mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan serius yang dilakukan oleh pangkat dan arsip mereka," kata Eric Goldstein dari Human Rights Watch.

Penarikan pasukan Haftar dari lokasi di barat laut Libya memungkinkan untuk penemuan delapan kuburan massal yang diduga, mendorong kelompok-kelompok HAM untuk mendesak agar mereka diselidiki karena kejahatan perang.

zxc2