"PSBB ini bentuk intervensi longgar, jangan dilonggarkan lagi tempat-tempat yang sudah ada pelenturan. Kalau pun ada, itu prioritasnya kebutuhan dasar dan ekonomi dasar, bukan semua bidang. Apalagi sampai CFD," jelas Hermawan.

Masih menurut dia, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya belum tepat menerapkan transisi PSBB. Sebab, penyebaran corona yang masih berlangsung fluktuatif berpotensi PSBB yang berlangsung selama 3 bulan menjadi sia-sia.

"Sebenarnya DKI belum tepat, dan belum terkendali kasusnya. Sehingga Pemprov harus bijak menyikapinya. Jangan sampai perjuangan 3 bulan itu menjadi sia-sia dengan pembukaan yang terlalu gegabah dan tergesah-gesah," tandasnya.