"Tentara Arakan memiliki tujuan politik, bukan hanya tujuan militer, sehingga militer Myanmar harus dapat menemui mereka di meja, dan mereka harus dapat berdiskusi bersama dan mengakhiri konflik yang sedang berlangsung ini," kata Quinley, sambil mendesak militer untuk segera hentikan penimbunan dan meletakkan ranjau darat yang mematikan.

Sementara itu, Organisasi Hak Asasi Manusia Chin (CHRO), yang memantau konflik di negara bagian Rakhine dan Chin, mengatakan bahwa lebih dari 12.000 warga sipil yang terlantar menghadapi kelaparan karena blokade yang dilakukan oleh militer. Kelompok itu mengatakan Tatmadaw prihatin bahwa makanan yang menuju wilayah itu akan berakhir di tangan pemberontak. Di Ann Township di Rakhine, setidaknya 42 desa dengan perkiraan populasi 12.139 menghadapi kekurangan makanan karena blokade yang sedang berlangsung yang diberlakukan sejak awal tahun ini.