RIAU24.COM - PEKANBARU - Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru telah sah menjadi organisasi khusus sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019. Dengan begitu, Direktur RSD Madani bisa mengelola anggaran sendiri dan merombak susunan organisasi agar lebih efisien.

Juru Bicara Bidang Kesehatan Tim Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Pekanbaru yang juga Direktur RSD Madani Dokter Mulyadi, Minggu (12/7/2020), menceritakan, operasional rumah sakit daerah diatur dalam peraturan daerah (Perda) pada 2004 lalu. Saat itu, rumah sakit pemerintah hanya sekelas Lembaga Teknis Daerah (LTD).

"Pada 2014, rumah sakit pemerintah itu menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Kesehatan. Sesuai perkembangan organisasi, maka muncullah dinamika," katanya.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019. PP ini mengatur tentang Inspektorat Daerah dan Rumah Sakit.

"Sekarang, rumah sakit pemerintah menjadi unit organisasi khusus yang bersifat otonom. Jadi rumah sakit itu bukan suatu OPD atau pun UPTD," jelas Dokter Mulyadi.

Dengan aturan baru itu, RSD Madani sudah terpisah dari Dinas Kesehatan Pekanbaru. Direktur RSD Madani sudah berwenang dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian.