RIAU24.COM - PEKANBARU - DPRD Pekanbaru mengapresiasi prestasi Pemko Pekanbaru meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau. Namun, dewan tetap menyoroti rekomendasi dari BPK yang harus dilengkapi Pemko Pekanbaru.

Satu per satu, perwakilan fraksi membacakan pandangannya terkait pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019, Senin (20/7/2020) kemarin. Pendapatan daerah dinilai cukup baik pada tahun lalu. 

Disampaikan sejumlah fraksi, pendapatan daerah mencapai Rp2,3 triliun pada 2019. Pencapaian itu dinilai belum optimal. Seharusnya, sektor pajak daerah dan retribusi bisa lebih maksimal lagi digarap.

"Pandangan fraksi di dewan banyak menyorot kinerja pemerintah. Ada juga masukan dan kritik tentang serapan anggaran," kata Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani usai rapat paripurna.

Meski begitu, pencapaian opini WTP dari BPK patut diapresiasi. Walau, ada rekomendasi dari BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

"Kami juga menyoroti kegiatan OPD yang belum maksimal pada tahun lalu. Serapan anggaran masih di bawah 80 persen," ucap Hamdani.