Menurutnya, hal itu pula yang semestinya bisa diketahui oleh masyarakat luas. Jika tidak bisa melakukan hal itu, kata Natalius, katanya, maka lembaga yang dibubarkan adalah lembaga palsu.

“Jika Jokowi tidak bisa maka itu lembaga abal-abal dan etok-etok (pura-pura),” tegasnya.

“Pak Jokowi kami lebih paham dan profesional. Maaf Saya ketawa!” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo ikut angkat bicara terkait pembubuaran 18 lembaga.

Tjahjo menyatakan, pembubaran itu dilakukan bukan karena realokasi anggaran penanganan Covid-19, tapi lebih kepada penyederhanaan birokrasi.

“Daripada nanti menjadi birokrasi yang dalam tanda petik timbul tumpang tindih,” terangnya.