Tindakan dari pemerintah AS muncul setelah laporan bulan Maret 2020 dari lembaga think tank Australian Strategic Policy Institute, yang menuduh perusahaan-perusahaan besar AS, termasuk Apple dan Nike, menggunakan tenaga Uyghur dalam rantai pasokan mereka.

Pada konferensi pers hari Selasa, juru bicara kementerian luar negeri China Wang Wenbin mengecam tindakan yang diambil oleh A.S.

"Dengan dalih 'hak asasi manusia,' AS telah menyalahgunakan langkah-langkah pembatasan ekspor dan menempatkan perusahaan-perusahaan China dalam daftar entitasnya," kata Wang. "Tiongkok dengan tegas menentang praktik ini karena melanggar norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional, mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok dan merusak kepentingan Tiongkok."

Wang berpendapat AS "tidak peduli tentang 'hak asasi manusia," mengatakan "niat sebenarnya adalah untuk menindas perusahaan-perusahaan Cina, mengganggu stabilitas di Xinjiang dan memfitnah kebijakan Xinjiang China."

"Komunitas internasional tahu itu dengan sangat jelas," tambahnya. "Kami mendesak AS untuk memperbaiki kesalahannya, menarik keputusan ini dan berhenti mengintervensi urusan dalam negeri China. Tiongkok akan terus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan kami."