”Dalam beberapa tahun terakhir, kami mencermati bahwa masalah abrasi pantai menjadi perhatian serius pemerintah daerah di Provinsi Riau. PT. Chevron Pacific Indonesia turut berkontribusi dalam upaya restorasi penyelamatan kawasan pesisir pantai di Riau yang dalam jangka panjang diharapkan berdampak positif secara ekologis, sosial, dan ekonomi,” tutur Sukamto Tamrin selaku GM Corporate Affairs Asset PT CPI. Bidang lingkungan, lanjutnya, merupakan salah satu fokus utama PT CPI dalam program pengembangan masyarakat.

Saat ini lokasi kerja MERA di Provinsi Riau adalah Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis, sesuai kerja sama YKAN dengan PT CPI yang dimulai pada Juli tahun 2019. “Dalam upaya pemulihan ekosistem mangrove, maka diperlukan desain restorasi yang tepat. Desain restorasi perlu didasari oleh data, informasi, dan pertimbangan keilmuan yang kuat,” jelas Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto. 

Dalam hal ini, beberapa studi dan kajian menjadi dasar dalam menentukan strategi dan metode restorasi telah dilakukan, seperti lokakarya perencanaan aksi konservasi, pemetaan partisipatif, pemetaan pemangku kepentingan, pemantauan ekosistem mangrove, dan studi hidrooseanografi. Desain restorasi juga perlu dikaji dan dirumuskan dengan berbagai pihak terkait agar tercapai tujuan secara menyeluruh.

Wilayah pesisir dan laut Provinsi Riau, selain mempunyai potensi perikanan dan kelautan, juga memiliki potensi hutan mangrove yang cukup tinggi, seluas ±175.000 ha (data BPS tahun 2017). Dengan potensi ini Provinsi Riau sangat diharapkan menjadi pusat riset dan pengembangan ekosistem mangrove di Pulau Sumatera. Namun, daya dukung lingkungan yang tidak memadai menyebabkan penurunan fungsi hutan bakau tersebut. 

Solusi berbasis ekosistem dalam konteks perubahan iklim dapat memberikan manfaat 'triple-win', yaitu mengurangi risiko bencana yang efektif dari segi biaya, mendukung konservasi keanekaragaman hayati, serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan manusia. MERA diharapkan dapat menjadi jawaban untuk sebuah pengelolaan pesisir terpadu dan kolaboratif yang menyatukan seluruh pihak yang peduli akan kelestarian mangrove. 

Dalam pengelolaan ekosistem mangrove, selain merehabilitasi secara fisik, diperlukan pula pengembangan kemitraan. ”Pemerintah Indonesia mendorong terbentuknya forum kemitraan dalam rangka konservasi mangrove seperti halnya MERA. Diharapkan, di setiap daerah termasuk Provinsi Riau ada tim koordinasi pengelolaan mangrove dan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD),” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Safri Burhanuddin dalam sambutan tertulis yang dibawakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil Andreas A. Hutahaean.