Sejak saat itu, negara kaya minyak itu telah terpecah, dengan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui secara internasional mengendalikan ibukota, Tripoli, dan barat laut, sementara komandan militer pemberontak Khalifa Haftar dan Tentara Nasional Libya (LNA) yang bergaya diri di Benghazi menguasai timur.

Haftar didukung oleh Uni Emirat Arab (UEA), Mesir dan Rusia, sedangkan GNA didukung oleh Turki.

Pada Mei, sebuah laporan AS yang bocor mengatakan kontraktor militer swasta Rusia Wagner Group mengerahkan sekitar 1.200 tentara bayaran ke Libya untuk memperkuat pasukan Haftar.

Laporan setebal 57 halaman oleh pemantau sanksi independen, yang diserahkan ke komite sanksi Libya Dewan Keamanan PBB (DK PBB), mengatakan Wagner mengerahkan tentara bayaran dalam tugas militer khusus, termasuk tim penembak jitu.

Para pemantau sanksi PBB mengidentifikasi lebih dari dua lusin penerbangan antara Rusia dan Libya timur dari Agustus 2018 hingga Agustus 2019 dengan pesawat sipil "terkait erat, atau dimiliki oleh" Grup Wagner atau perusahaan terkait.

Para pemantau juga mencantumkan rincian 122 operator Wagner yang "banyak di antaranya kemungkinan besar sedang beroperasi, atau telah beroperasi, di dalam Libya".