Pada saat yang sama, polisi dikerahkan di seluruh negeri untuk secara ketat menerapkan perintah penguncian, yang awalnya menyebabkan puluhan ribu orang terdampar di pusat-pusat transportasi di Metro Manila. Menanggapi laporan orang yang melanggar perintah kuncian, Duterte juga memerintahkan polisi untuk "menembak mereka mati".

"Dia berhasil menciptakan hukum darurat militer tanpa deklarasi, dengan cerdik menahan pandemi dengan solusi militer," kata Montalvan.

"Dengan solusi militer, perbedaan pendapat menjadi tidak mungkin. Kongres dikendalikan oleh tali bonekanya," tambahnya.

Di provinsi pulau tengah Cebu, misalnya, Montalvan mengatakan petugas kesehatan dikerahkan untuk menjaga kritik media sosial gubernur, sekutu Duterte, alih-alih membantu dalam upaya pelacakan kontak untuk melacak orang-orang yang mungkin telah terkena COVID-19. "Tidak heran jumlah kami tinggi," katanya, sambil memperingatkan bahwa presiden masih berusaha untuk memperbaiki konstitusi di tengah pandemi.

Franco, ilmuwan politik Universitas Filipina, mengatakan bahwa bagian dari masalah dengan administrasi Duterte adalah keengganan presiden sendiri untuk mengakui bahwa dia tidak siap untuk menangani keadaan darurat kesehatan.