RIAU24.COM - Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding mengatakan jika ada banyak risiko yang akan dihadapi Presiden Jokowi ketika membubarkan 18 lembaga negara.

Dia mengatakan, pembubaran itu bisa membawa dampak politik yang panjang. "Jadi, jangan dilihat pembubaran lembaga ini juga gampang. Enggak gampang. Kalau kita orang politik, sebenarnya orang yang berani membubarkan lembaga negara itu termasuk rojo nekat. Karena implikasi politiknya panjang dan bisa besar," katanya dilansir dari Tempo.co, Rabu, 29 Juli 2020.

Jika mengacu pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, lanjut Karding, pembubaran Depertemen Sosial dan Departemen Penerangan yang dilakukan Gus Dur membawa implikasi politik yang panjang. Khususnya karena banyak kalangan elit lembaga yang dibubarkan tidak terima dengan kebijakan tersebut.

"Jadi, jangan kira Pak Jokowi tidak mendapatkan risiko. Pasti punya risiko. Teman-teman yang mau dibubarkan itu, dendamnya ampun-ampun itu. Karena ini menyangkut urusan perut," lanjutnya.

Meski mendukung pembubaran tersebut, Karding meminta agar pemerintah memberikan jaminan agar para pegawai lembaga yang dibubarkan tidak kehilangan pendapatan.

Selain itu, ia meminta agar sumber daya manusia yang ahli dan berintegritas dari lembaga negara tersebut tidak diabaikan, dan bisa memanfaatkannya untuk kepentingan negara.