"Kalau kita tidak penuhi item tersebut, akan terjadi penundaan penyaluran DAU, akan terjadi pemotongan terhadap dana bagi hasil. Kita sudah menginisiasi untuk tidak memenuhi. Karena pengaruhnya luar biasa terhadap Bengkalis. Namun nyatanya DAU ditunda. Artinya kita tidak bisa main-main dengan SKB 2 Menteri. Langkahnya kita harus rasionalisasi semua belanja,"ujarnya.

Terhadap tuntutan atau keinginan mahasiswa yang mendesak pemerintah tidak merasionalisasi bantuan pendidikan, Bustami menegaskan bahwa biaya tersebut tidaklah dipangkas.

"Ketika kita menyusun RKPD perubahan ini (bantuan pendidikan) sudah kita masuk kembali. Ini bukan di rasionalisasi, tapi angkanya dipinjam. Jadi saat ini sudah kita posisikan kembali pada pos-posnya. Satu di Kesra kemudian di Dinas Pendidikan,"katanya.

Lanjutnya, menanggapi keinginan mahasiswa mengharuskan pemerintah memprioritaskan bantuan pendidikan sesuai visi misi, Bustami mengatakan hal itu sudah dilakukan. 20 persen dari pendapatan dialokasikan untuk pendidikan. Kemudian, terkait tuntutan supaya pemerintah menambah kuota penerima bantuan pendidikan Bustami menegaskan akan disesuaikan dengan kondisi anggaran.

"Tentunya yang ini tidak terlepas dari jumlah anggaran tersedia. Untuk Tahun 2020 lebih baik kita laksanakan seperti tahun sebelumnya.  Ini tergantung ketersediaan dana. Kami terus berupaya supaya pos pendidikan terus kita tingkatkan,"ucapnya.