"China sangat prihatin tentang situasi saat ini di Kashmir dan tindakan militer yang relevan. Kami menentang tindakan sepihak yang akan memperumit situasi," kata misi China untuk PBB di New York dalam sebuah pernyataan.

Duta Besar PBB untuk India yang baru, TS Tirumurti, mentweet setelah pertemuan: "Upaya lain oleh Pakistan gagal!"

"Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB hari ini yang ditutup, informal, tidak direkam dan tanpa hasil apa pun, hampir semua negara menggarisbawahi bahwa J&K (Jammu dan Kashmir) adalah masalah bilateral & tidak pantas mendapatkan waktu dan perhatian Dewan," tulisnya.

Langkah Modi tahun lalu disertai dengan pemadaman komunikasi total dan penahanan massal. Beberapa kelompok hak asasi mengkritik penanganan pemerintah atas Kashmir, terutama melanjutkan pembatasan internet.

"Ini telah diperparah oleh media yang disensor, penahanan para pemimpin politik yang terus berlanjut, pembatasan sewenang-wenang karena pandemi dengan sedikit atau tanpa ganti rugi," kata Amnesty International dalam sebuah pernyataan Rabu. Kashmir menjadi masalah pada akhir pemerintahan kolonial Inggris pada tahun 1947 ketika anak benua India dibagi menjadi India yang mayoritas beragama Hindu dan sebagian besar Muslim Pakistan dan masa depannya tidak terselesaikan.

India dan Pakistan telah berperang dua dari tiga perang mereka untuk menguasai Kashmir, yang dulunya adalah kerajaan mayoritas Muslim yang diperintah oleh seorang penguasa Hindu.