RIAU24.COM -  Terkadang, Anda harus benar-benar memikirkan apa yang Anda katakan sebelum mengatakannya, terutama jika Anda berada dalam posisi berkuasa. Demikian halnya dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dedi Mulyadi yang mengatakan karena angka kemiskinan di Indonesia sehingga perlu dibentuk undang-undang yang mengatur bagaimana orang miskin merayakan pernikahannya.

Kompas memberitakan bahwa dia mengungkapkan, ketika pembatasan upacara pernikahan yang dilakukan oleh orang miskin, maka rantai kemiskinan bisa terputus. “Yang harus dibuat regulasi oleh pemerintah adalah masyarakat berpenghasilan rendah dilarang mengadakan pesta pernikahan karena bisa menciptakan siklus kemiskinan baru.”

Pernyataan anggota parlemen itu menanggapi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, yang mengatakan bahwa kemiskinan baru meningkat karena keluarga miskin menikah dengan keluarga miskin lagi.

“Untuk menggelar pesta pernikahan anaknya, para orang tua terpaksa harus meminjam uang dari lintah darat sehingga lahir kemiskinan baru setelah mereka menikah,” ujarnya.

Usulan Dedi, acara pernikahan harus dilakukan dengan cara yang sederhana dan menurutnya resepsi pernikahan tidak lain adalah urusan pamer yang sering dilakukan oleh orang kaya. Muhadjir Effendy pernah mengatakan bahwa orang kaya harus menikah dengan orang miskin agar angka kemiskinan di Indonesia bisa ditekan.

Sungguh mengecewakan ketika solusi seorang pemimpin untuk kemiskinan bukanlah bagaimana membawa orang-orangnya keluar dari situasi tersebut, tetapi malah menyuruh mereka untuk tidak mengadakan resepsi pernikahan.