Departemen Perdagangan AS mengatakan dua lusin perusahaan itu memainkan "peran dalam membantu militer China membangun dan memiliterisasi pulau-pulau buatan yang dikutuk secara internasional di Laut China Selatan."

Secara terpisah, Departemen Luar Negeri mengatakan akan memberlakukan pembatasan visa pada individu China "yang bertanggung jawab, atau terlibat", tindakan tersebut dan mereka yang terkait dengan "penggunaan paksaan China terhadap penuntut Asia Tenggara untuk menghalangi akses mereka ke sumber daya lepas pantai".

Pada Juli, Washington mengatakan pihaknya dapat memberikan sanksi kepada pejabat dan perusahaan China yang terlibat dalam pemaksaan di Laut China Selatan setelah mengumumkan sikap yang lebih keras yang menolak klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sana sebagai "sepenuhnya melanggar hukum".

China mengklaim hampir semua Laut China Selatan yang berpotensi kaya energi, tetapi Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga mengklaim sebagian wilayah, yang dilalui lebih dari $ 3 triliun perdagangan setiap tahun. AS menuduh China melakukan militerisasi di Laut China Selatan dan mencoba mengintimidasi tetangga Asia yang mungkin ingin mengeksploitasi cadangan minyak dan gasnya yang besar.

Kapal perang AS telah melewati daerah itu untuk menegaskan kebebasan akses ke perairan internasional, menimbulkan ketakutan akan konfrontasi. Seorang juru bicara kedutaan besar China di Washington mengutuk sanksi AS sebagai "sama sekali tidak masuk akal," dan mendesak AS untuk membatalkannya.

"[Kepulauan Laut China Selatan] merupakan bagian integral dari wilayah China, dan sepenuhnya dibenarkan bagi kami untuk membangun fasilitas dan mengerahkan peralatan pertahanan yang diperlukan di sana," kata juru bicara itu. "Pemerintah China memiliki tekad kuat untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorialnya."