"Sebab Saya punya bukti bahwa SC menelpon Pengurus Kecamatan (PK) yang memiliki hak suara untuk memenangkan salah satu calon. Padahal secara aturan cara licik seperti ini tidak boleh dilakukan karena mencoreng marwah partai. Dan Saya sendiri sudah berjalan sesuai aturan AD/ART Partai. Kalau takut kalah jangan bertarung dengan melakukan secara ilegal, "kata Parisman. Jumat 28 Agustus 2020.

Terkait soal Juklak no 02 dari DPP Golkar yang menjadi pijakan SC tidak meloloskan dirinya, menurutnya alasan itu keliru dan dibuat-buat serta ditafsirkan secara suka-suka. Padahal secara normatif syarat itu sudah dipenuhi. 

"Saya di zaman ketua umum Abu Rizal Bakri sudah menjadi pengurus Golkar Riau dengan jabatan wakil bendahara umum partai dan saat ini zaman ketua umum Airlangga Hartanto dengan ketua Golkar Riau Syamsuar Saya sebagai ketua pemenangan pemilihan dapil Pekanbaru DPD I. Jadi saat ini saya tidak tahu pasal yang mana yang membuat Saya tidak lolos, sebab yang sama kita baca pasal 18 poin 1 mengatakan syarat maju menjadi pengurus 1 priode ini tercantum dalam AD/ART partai.Dan itu semua sudah Saya penuhi,"terangnya.

Kemudian, anggota DPRD Riau ini juga menyayangkan sikap SC yang tidak melibatkan biro hukum Golkar untuk menafsirkan dalam memverifikasi berkas calon ketua. Menurunya sikap itu telah memalukan Golkar. 

"Kesimpulanya mengenai musda Golkar ini adalah ilegal. Dimana SC yang merupakan pengurus Golkar yang diketuai Sahril atau UC mengunakan kewenangan untuk mengagalkan saya mengikuti calon ketua. Padahal kita ketahui jabatanya sudah habis 6 Mei 2020," tutupnya.