Jajak pendapat itu akan menjadi pemungutan suara resmi pertama bekas koloni Inggris itu sejak Beijing memberlakukan undang-undang keamanan baru pada akhir Juni, yang menurut para kritikus bertujuan untuk membatalkan perbedaan pendapat di kota itu.

Protes anti-pemerintah telah diadakan di Hong Kong hampir setiap akhir pekan sejak Juni 2019. Mereka meletus karena menentang undang-undang ekstradisi yang diusulkan dan menyebar termasuk tuntutan untuk demokrasi yang lebih besar dan kritik terhadap upaya Beijing untuk memperketat kendali atas kota.