"Padahal, periode kedua Jokowi ini terkenal dengan berlimpahnya staf ahli tapi mereka hanya memenuhi posisi dan tidak subtansial. Saran idealnya, pemerintah perlu mengurangi pekerja komunikasi Istana, dan mulai melarang pejabat negara menghambur-hamburkan statemen jika tidak disertai dengan kebenaran," kata Dedi Kurnia.