Bagian 7 dari AFSPA memberikan impunitas virtual untuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh personel pasukan keamanan, karena penuntutan sipil hanya dapat dilanjutkan setelah mendapat sanksi sebelumnya dari pemerintah pusat.

Selama 30 tahun undang-undang ini telah berlaku di Jammu dan Kashmir, otorisasi itu tidak pernah diberikan. Parvez Imroz, seorang pengacara hak asasi manusia terkenal di wilayah tersebut, mengatakan kepada Al Jazeera: "Insiden ini tidak dapat dilakukan secara terpisah. Mereka orang sipil, pernyataan itu tidak menyebutkannya. Itu menyebut mereka sebagai teroris. Insiden ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, budaya tentara dalam 30 tahun perlu dilihat. Sejarahnya, tentara memiliki impunitas penuh, mereka tidak bisa dituntut dan dihukum. Mereka mungkin mencoba membungkam keluarga secara tidak resmi yang telah mereka lakukan dalam banyak kasus di Kashmir."