Pasca pembongkaran portal itu, kondisi KIT disebut Burhan berangsur normal dan kondusif. Di lokasi, dua pleton aparat gabungan dikerahkan untuk menangani massa warga yang berjumlah puluhan. 

Dia kemudian menyampaikan imbauan, agar keberatan yang ingin disampaikan warga disampaikan melalui jalur yang benar.  Pemko Pekanbaru sendiri menyiapkan tim advokasi yang akan menampung laporan-laporan warga.

''Harapan kita jangan ada lagi (keributan,red),'' singkatnya. 

Pada KIT yang terletak di Kecamatan Tenayan Raya itu, Pemko Pekanbaru memiliki lahan seluas 266 hektare yang proses ganti rugi sudah berlangsung pada tahun 2002 dan 2003 silam. Untuk jangka panjang, 3.000 hektare lahan disana diproyeksikan sebagai kawasan industri dengan 1.550 hektar sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

Sebelumnya, Wako Pekanbaru Firdaus mengatakan, KIT adalah program nasional. ''KIT mudah saja. Pemerintah sudah menyampaikan itu program nasional untuk menggerakkan ekonomi bagi anak cucu kita. Program pemerintah pusat melalui RPJMN,'' ujarnya. 

Dia melanjutkan, disana bagi masyarakat yang mengklaim juga memiliki lahan, diminta agar memanfaatkan jalur yang sudah disiapkan.''Bagi masyarakat yang masih merasa punya hak dalam wilayah itu, silahkan sampaikan klaim pada tim advokasi yang ada di lapangan,'' jelasnya.