RIAU24.COM - Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menyebutkan, argumen yang disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto yang menolakan penundaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 bukan argumen seorang negarawan dan lebih mengutamakan kekuasaan, bukan kepentingan rakyat.

"Dalam konteks Pilkada 2020, argumen Hasto itu masih argumen politisi bukan argumen negarawan. Argumen negarawan itu mengutamakan keselamatan rakyat banyak, sedangkan argumen politisi lebih terlihat mengutamakan sirkulasi kekuasaan," kata Ubedilah Badrun dilansir dari Rmol.id, Senin, 21 September 2020.

Dia menambahkan, di tengah pandemi Covid-19 yang semakin tidak terkendali di Indonesia, keselamatan rakyat harus diutamakan. Argumen Ubedilah ini berlandaskan prinsip salus populi suprema lex esto atau keselamatan rakyat banyak adalah hukum tertinggi.

"Jadi, argumen formal sirkulasi kepala daerah yang diungkapkan Hasto itu argumen kualitas rendah, di tengah derita rakyat akibat Covid-19 dan rakyat dalam risiko kematian," jelasnya.

Untuk diketahui, Hasto menyatakan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember ini justru memberikan kepastian adanya pemimpin yang kuat dan punya program pencegahan Covid yang kemudian dipilih rakyat.

"Mereka, calon pemimpin akan memahami betul seluruh skala prioritas untuk rakyat yang tengah menghadapi pandemi. Justru ketika pilkada itu tidak ditunda akan memberikan arah kepastian bagi rakyat," kata dia.