Penjabat menteri luar negeri Sudan mengatakan pada hari Jumat, bagaimanapun, perjanjian untuk normalisasi hubungan dengan Israel akan tergantung pada persetujuan dari dewan legislatif yang belum dibentuk. "Kesepakatan normalisasi dengan Israel akan diputuskan setelah selesainya lembaga konstitusional melalui pembentukan dewan legislatif," kata Omar Gamareldin di TV pemerintah.

Dewan Sudan yang belum dibentuk masih perlu dibentuk berdasarkan kesepakatan pembagian kekuasaan antara perwira militer dan warga sipil, yang telah menjalankan Sudan bersama-sama sejak penggulingan Omar al-Bashir pada 2019. Tidak jelas kapan majelis tersebut akan terbentuk.

Berbicara di Ramallah di Tepi Barat yang diduduki, pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Wasel Abu Youssef mengatakan keputusan Sudan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel adalah "tikaman baru di belakang" bagi Palestina.

“Bergabungnya Sudan dengan orang lain yang menormalisasi hubungan dengan negara pendudukan Israel merupakan tikaman baru di belakang rakyat Palestina dan pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina yang adil,” kata Abu Youssef.

Dia mengatakan keputusan negara Afrika untuk mengikuti UEA dan Bahrain "tidak akan menggoyahkan keyakinan Palestina dalam perjuangan mereka dan dalam melanjutkan perjuangan mereka".

Di Jalur Gaza yang terkepung, Fawzi Barhoum, juru bicara kelompok Palestina, Hamas, sekutu tradisional Sudan, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa keputusan itu merupakan langkah ke "arah yang salah".