RIAU24.COM - PDI Perjuangan mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo jika ada pihak yang diduga hendak berusaha menggoyang dari dalam kabinet.
"PDIP melihat kekuasaan itu menggiurkan, orang di dalamnya seperti orang minum air laut, selalu kehausan. Sehingga dibuatlah sebuah konklusi bahwa kekuasaan itu harus dipertahankan, kalau bisa dipindahtangankan kepada kekuatan yang berbeda," ujar politisi PDIP, Kapitra Ampera dilansir dari Rmol.id, Ahad, 25 Oktober 2020.
Dia mencontohkan saat ramainya demo omnibus law UU Cipta Kerja yang banyak ditolak oleh publik. Dikatakannya, banyak pembantu presiden yang justru terkesan sengaja membiarkan kegaduhan.
Baca Juga: NasDem Riau Siapkan Pengacara untuk Kawal Kemenangan Afni-Syamsurizal di Pilkada Siak
"Bagaimana demonstrasi yang terus berkelanjutan sehingga presiden terjebak ke dalam black hole yang sengaja dibuat oleh kepentingan, sehingga tidak ada ujung dari konklusi itu sendiri," kata dia.
Kemudian, PDIP sebagai partai politik pengusung utama Jokowi-Maruf memiliki kewajiban untuk mengingatkan pemerintah, khususnya kepada Kabinet Indonesia Maju yang banyak diisi partai politik besar.
Karena, kata Kapitra, saat ini ada gerakan yang justru berasal dari partai politik pendukung Jokowi yang memiliki agenda tersendiri menuju Pilpres 2024 mendatang.
Baca Juga: PKB Ikut Sentil PDIP soal PPN 12 persen: Masa Lebih Setuju Subsidi Rakyat Dicabut?
"Sejak awal presiden mengatakan visi misi hanya punya presiden. Tapi ada sekelompok orang yang tidak sabar untuk 2024. Banyak yang parpol di dalam pemerintah bukan membuat pemerintah lebih kuat dan solid, tapi justru tidak memberi kontribusi apa pun untuk mencairkan suasana (terkait demo) dan memberi pemahaman," jelasnya.
"Ada partai politik pendukung yang disinyalir, diduga main dua kaki untuk menggoyangkan pemerintahan presiden," tutupnya.
