"Kondisi saat ini sangatlah dinamis. Sehingga mengharuskan kita sebagai praktisi humas atau public relation untuk dapat beradaptasi dengan sangat cepat. Bahkan disrupsi bukan lagi dalam hitungan hari. Tapi dalam hitungan sepersekian detik," sebut Djarot.

Sementara itu, Ketua Umum Perhumas Indonesia Agung Laksamana mengatakan, keberadaan influencer dan buzzer untuk mensosialisasikan sebuah program atau kebijakan tertentu merupakan hal yang tak terhindarkan di era digital seperti sekarang ini. 

“Namun ada semacam stigmatisasi terhadap influencer dan buzzer seakan-akan mereka adalah orang-orang yang menyebarluaskan distorted information, informasi yang terdistorsi, yang bohong atau hoaks. Padahal tidak semuanya begitu. Bahkan ini dilakukan oleh media dengan reputasi tinggi, kalangan civil society yang berpendidikan dan lain-lain, dan ini tidak fair,” tegasnya.

Ditambahkannya, Influencer sebenarnya bukan hal baru di dunia kehumasan. Dulu dalam kehumasaan keberadaan mereka dikenal sebagai opinion leader. "Hanya saja sekarang ranahnya sudah di dunia internet. Maka humas yang tidak mengadaptasi perkembangan dunia digital ini akan tertinggal," ujarnya.

Sementara itu, juru bicara Presiden RI, Fajroel Rahman tak menampik jika pemerintah menggunakan jasa influencer sebagai salah satu cara mengkomunikasikan program dan kebijakan pemerintah. "Dalam program promosi pariwisata, kita sudah menggunakan influencer untuk menyampaikan kepada masyarakat internasional, hasilnya efektif. Kedatangan wisatawan asing meningkat dari tahun-ke tahun," terangnya.

Fajroel menegaskan, penggunaan influenzer dan buzzer sah-sah saja dalam praktik kehumasan sepanjang dilakukan secara transparan dan menyampaikan hal-hal yang bersifat fakta, bukan hoax. "Pemerintah terbuka kok soal penggunaan dana untuk influencer, bisa dilihat di LPSE, jadi jangan selalu menilai negatif," ujarnya.