Dia menjelaskan, wilayah NFPB berada di seluruh bekas wilayah Papua Belanda. Sementara, NKRI wilayahnya di bekas Hindia Belanda. Karena merasa telah memberitahukan kepada presiden Jokowi, dia meminta Presiden RI itu untuk melakukan perundingan wilayah kedaulatan masing-masing dalam konteks hubungan antar negara. Sebab, NFPB sudah sesuai dengan asas-asas hukum internasional.

"Kalau Pak Jokowi tidak tahu soal itu, proposal itu lengkap. Panggil semua pakar-pakar hukum, staf ahli hukum untuk bahas itu. Benar atau tidak," katanya.

Dia memastikan, bahwa proposalnya soal bekas koloni Papua Belanda dan Hindia Belanda benar adanya. Karena itu, sebagai Presiden NFPB, dia mendesak Jokowi untuk menarik seluruh pasukan militernya dari seluruh wilayah Papua Belanda ke wilayah Hindia Belanda atau Indonesia.

"Dulu kami tidak berani bicara karena belum ada negara. Sekarang sudah ada negara. Sudah jadi subjek hukum. Makanya saya berani," katanya.

Karena itu, sejak 19 Oktober 2020 bila ada pasukan militer Indonesia yang menembaki warga Papua karena sengketa wilayah kedaulatan, dirinya siap melayangkan gugatan kepada Presiden Jokowi selaku panglima tertinggi NKRI.

"Dia harus perintahkan untuk tarik semua pasukan militernya Polisi dan TNI. Saya tidak akan tuntut Kapolda, Pangdam, Panglima TNI. Saya akan tuntut panglima tertingginya Pak Jokowi" katanya.