RIAU24.COM -  Sikap Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, yang memerintahkan prajuritnya mencopot spanduk dan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) di seluruh Jakarta, masih terus mendapat sorotan. 

Salah satunya datang dari aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga mantan Koordinator KontraS, Haris Azhar. Menurutnya, sikap Pangdam itu berlebihan, karena HRS tidak menyulut perang. 

Menurut pendiri Kantor Hukum dan HAM Lokataru Foundation itu, penertiban spanduk dan baliho adalah masalah ketertiban umum. "Wewenang dan tugasnya Satpol PP, ya masa sampai tentara yang mengerjakan," lontarnya, Sabtu 21 November 2020.

Dilansir viva, Haris lebih jauh menuturkan, penurunan baliho boleh dilakukan jika ditemukan kesalahan prosedur, seperti tulisan di dalam baliho, terdapat kandungan pelanggaran hukum, dan atau di lokasi yang salah. 

Namun, bila penurunan baliho dilakukan oleh TNI, berarti ada poster atau spanduk yang punya kaitan dengan perang. 

"Berarti ini serius terhadap Riziq Shihab. Tapi saya tidak yakin RS bisa mengakibatkan atau menyulut perang. Wong perang antarnegara saja ada mediasi dan diplomasi kok. Atau, jika TNI turun tangan, ada ancaman lain selain perang, terorisme, bencana dan lainnya. Akan tetapi jika RS punya kandungan terorisme, bencana dan lainnya kan masih ada otoritas lain. Atau, memang institusi lain sudah tidak bisa bekerja sehingga harus TNI yang kerjakan,” kata Haris.