RIAU24.COM -  Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, angkat bicara terkait penetapan status tersangka Menteri Sosial, Juliari P Batubara, terkait kasus dugaan korupsi dana bansos COVID-19. 

Ia menyatakan partainya mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi termasuk dalam bentuk operasi tangkap tangan (OTT) yang secara simultan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK.

“Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapa pun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut,” kata Hasto melalui keterangan tertulis mengutip dari VIVAnews, Minggu 6 Desember 2020.

Atas beberapa kejadian OTT yang menimpa kadernya, Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan secara terus-menerus mengingatkan para kadernya untuk selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi. 

“Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi. Kalau sudah menyangkut hal tersebut,” jelasnya.

“Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi,” tuturnya.